BANDARLAMPUNG, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Ahmadriswan Nasution, di ruang kerjanya, Jumat (18/7/2025).
Ahmadriswan mengatakan, peranan BPS ialah mendukung data berkualitas agar proses membangun dan membuat kebijakan di Lampung dapat lebih terukur dan terarah.
Ahmadriswan juga mengungkapkan, tantangan terbesar BPS saat survei di lapangan adalah tingkat sadar masyarakat menerima petugas BPS.
Ia memfokuskan penting intervensi parameter-parameter berkaitan dengan data yang akan diukur, karena data-data administratif sangat penting memformulasikan data akhir.
Selain itu, ia juga menyampaikan, pendekatan intangible berperan sangat penting meningkatkan literasi masyarakat terhadap penting data dalam pembangunan suatu daerah.
Gubernur Mirza menyadari penting data terintegrasi sebagai bagian penting dalam mengambil keputusan dan kebijakan pemerintah daerah.
“Saya orang yang sangat concern dengan data,” ucap Mirza.
Insentif
Mirza telah mendorong pemerintah kabupaten/kota memberikan insentif bagi kabupaten/kota yang berhasil dalam beberapa program strategis, antara lain program menurunkan stunting, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, mengendalikan Inflasi Daerah dan pertumbuhan ekonomi.
Karena menurutnya, capaian pemerintah kabupaten/kota sangat mempengaruhi agregat data Lampung secara keseluruhan.
Ia berharap pemberian insentif itu dapat mendorong pemerintah kabupaten/kota berkompetisi positif berbasis data dalam memajukan daerahnya.
Terkait isu kemiskinan di Lampung, Mirza menjelaskan, mekanisme pasar terjadi selama ini akibat ada ketimpangan antara sektor hulu dan hilir.
“Langkah pertama saya ialah meng-adjustment ikatan antara hulu sampai hilir terjalin. Syaratnya satu, yaitu tumbuh tak boleh dari atas tapi harus dari bawah, harus dari desa. Maka program-program itu saya mulai dari desa,” terangnya.
Sehingga kebijakan pembangunan perekonomian di pedesaan akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi pedesaan yang akan berdampak tingkat sejahtera masyarakat desa, dan tentunya akan mampu menurunkan angka kemiskinan di Lampung.
Karena menurut ia, hampir 70 persen penduduk Lampung tinggal di pedesaan. Artinya peningkatan sejahtera masyrakat di pedesaan akan sangat berdampak sejahtera masyarakat Lampung.
Jaga Iklim Investasi
Guna menyiptakan iklim investasi baik, ia mengatakan, harus selalu menjaga baik iklim investasi di Lampung, melalui berbagai kemudahan regulasi dan birokrasi, menyiptakan situasi keamanan kondusif dan tetap harus berdampak bagi masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan.
Gubernur Mirza menuturkan, peranan data dari BPS sangat penting dan krusial dalam mengambil sebuah kebijakan.
“Sangat-sangat penting, semua kebijakan berawal dari data, pada akhirnya data bagus, data berkualitas akan menghasilkan rasa nyaman” ungkapnya.
Gubernur Mirza menargetkan akhir tahun 2025 ini terbentuk wali data melalui program satu data teintegrasi.
Mengenai program digitalisasi, Mirza mengatakan, digitalisasi merupakan salah satu instrumen yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
Salah satu program digitalisasi telah Gubernur luncurkan ialah aplikasi Lampung-in yang telah menyiptakan transparansi, kemudahan, kecepatan bahkan menembus barrier lapisan birokrasi lambat.
Mirza menyampaikan harapan besarnya ialah menyiptakan masyarakat nyaman, kondusif, berkemanusiaan dan berkeadilan, memiliki sadar beragama baik dan masyarakat sejahtera. (rls)
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!