Gubernur Lampung Terapkan Kebijakan Berbasis Data, Siapkan Insentif Rp35 Miliar

BANDAR LAMPUNG - Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan komitmennya menerapkan kebijakan berbasis data konkret dalam pembangunan daerah.

Dalam rangka mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, penurunan angka stunting, kemiskinan, dan inflasi, Pemprov Lampung menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung untuk memastikan seluruh kebijakan berdasar data faktual.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat menerima kunjungan Kepala BPS Lampung, Ahmad Riswan Nasution, beserta jajaran di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Lampung, pada Jumat (18/7). “Setiap kebijakan harus jelas arah dan dampaknya. Oleh karena itu, saya selalu menetapkan kebijakan berdasarkan data konkret agar hasilnya terukur dan menyentuh seluruh elemen masyarakat,” ujar Gubernur Mirza. Gubernur Mirza juga memaparkan langkah strategis berupa pemberian insentif total senilai Rp35 miliar kepada bupati dan wali kota yang berhasil mencapai target pada empat indikator utama pembangunan. Insentif tersebut terbagi dalam empat kategori: 1. Peningkatan IPM – Rp10 miliar 2. Peningkatan ekonomi – Rp10 miliar 3. Penurunan angka stunting – Rp10 miliar 4. Penurunan kemiskinan dan inflasi – Rp5 miliar “Ini adalah bentuk political engineering saya untuk menyatukan visi pembangunan antardaerah. Bagi kepala daerah yang sukses mencapai indikator tersebut, akan kami beri penghargaan dan insentif,” jelasnya. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari kompetisi sehat antar kabupaten/kota untuk mendorong percepatan pembangunan berbasis data. Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Lampung, Ahmad Riswan menyampaikan, apresiasinya atas kepedulian Gubernur terhadap pentingnya data sebagai dasar kebijakan. Informasi penting disajikan secara kronologis “BPS tidak akan maksimal tanpa kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kami sangat terbantu karena Gubernur Lampung memahami pentingnya data faktual dalam perumusan dan implementasi kebijakan,” ujar Ahmad. Ahmad juga berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus berlanjut ke semua sektor pembangunan. Ia menekankan, keterlibatan BPS dalam penyusunan program akan memastikan data di lapangan sesuai dengan kebutuhan kebijakan. “Kami siap terlibat dalam seluruh proses pembangunan, agar arah kebijakan yang ditetapkan selalu berdasarkan kondisi riil,” pungkasnya.