LAMPUNGLINE.COM - Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bersama elemen gerakan mahasiswa dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lampung menyepakati komitmen bersama dalam memperkuat akses pendidikan inklusif serta perlindungan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung.
Kesepakatan ini tercetus dalam pertemuan hangat antara Gubernur Mirza dan jajaran LMND Lampung di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (16/7). Pertemuan ini menjadi langkah awal dari kolaborasi strategis antara pemerintah daerah dan kelompok mahasiswa yang selama ini aktif mengadvokasi isu sosial dan pendidikan alternatif.
Tantangan Pendidikan dan Kekerasan Seksual Jadi Sorotan
Ketua LMND Lampung, Redho Balau, memaparkan berbagai persoalan mendasar yang ditemukan pihaknya di lapangan, di antaranya tingginya angka anak putus sekolah dan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
Sejak 2018, LMND telah menjalankan program Rumah Mengajar di dua wilayah, yakni Kelurahan Durian Payung dan Kelurahan Untung Suropati. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan dasar dan menengah bagi anak-anak yang terhenti pendidikannya karena faktor ekonomi, sosial, atau kurangnya informasi.
“Di lokasi itu kami menemukan anak-anak yang belum bisa membaca meski sudah berusia belasan tahun. Rumah Mengajar kini juga mengembangkan kurikulum inklusif, pendidikan karakter, serta penguatan literasi dan numerasi,” jelas Redho.
LMND berharap pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk legalitas, peningkatan kapasitas pengajar, hingga integrasi program ke dalam kebijakan pendidikan alternatif di Lampung.
Selain pendidikan, LMND juga menyoroti data tingginya kekerasan seksual di Lampung. Hingga November 2024, tercatat 496 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, menempatkan Lampung pada peringkat ke-6 secara nasional.
Untuk itu, LMND mendorong Pemprov memperkuat sistem perlindungan korban dengan menyediakan layanan hotline 24 jam, bantuan hukum, dan pendampingan psikososial. Mereka juga mengusulkan edukasi seksual yang holistik di tingkat SMA serta perluasan satgas anti kekerasan seksual di sekolah dan kampus.
Dukungan Gubernur: “Tidak Boleh Ditunda Lagi”
Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyambut baik semua inisiatif dan masukan yang disampaikan. Ia menegaskan pentingnya penguatan pendidikan sebagai fondasi dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
“Hal ini harus dilakukan sekarang, tidak boleh ditunda lagi. Anak-anak dan remaja saat ini adalah generasi masa depan. Pendidikan dan perlindungan mereka harus menjadi perhatian penuh,” ujarnya tegas.
Gubernur juga menyampaikan bahwa Pemprov Lampung telah menghapus pungutan uang komite di seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri sebagai langkah konkret untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi masyarakat.
Terkait isu kekerasan seksual, Gubernur membuka ruang kolaborasi lebih lanjut dengan elemen mahasiswa. Ia mendorong LMND untuk merancang program edukasi yang bisa diintegrasikan ke sekolah melalui Dinas Pendidikan atau Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra).
Pemprov juga telah meluncurkan aplikasi Lampung In yang menyediakan kanal aduan masyarakat, termasuk pelaporan kasus kekerasan seksual.
“Saya tidak alergi terhadap kritik. Justru saya butuh anak muda seperti kalian yang punya gagasan dan keberanian untuk menyuarakannya,” tutup Gubernur Mirza.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!